Jokowi VS Prabowo Dalam Politik Energi Nasional

Oleh  George Hormat Kulas*

 

PEMILU sejatinya adalah kontes platform, pertandingan program-program menyelesaikan problem bangsa dan mewujudkan impian bangsa antara kekuatan-kekuatan politik yang bertarung. Setelah pendaftaran para capres-cawapres ke KPU kini kita memiliki landasan yang baik di dalam menentukan pilihan, karena masing-masing pasangan kandidat telah menyerahkan dokumen visi-misi, prinsip, dan programnya kepada KPU, sekaligus menyampaikannya kepada rakyat. Dokumen-dokumen itu adalah proposal kepada rakyat. Rakyat akan menyatakan penilaian dan sikapnya terhadap proposal-proposal itu dengan mencoblos pasangan capres pilihannya. Jokowi-JK menamakan proposalnya “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,” sementara Prabowo-Hatta menjuduli proposalnya “Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur serta Bermartabat.”

Pemilu kali ini bisa dikatakan perang saudara antara kubu-kubu yang mengklaim nasional. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sama-sama mengklaim diri sebagai penerus semangat Soekarno, memperjuangkan kemandirian nasional dan kedaulatan bangsa. Keduanya adalah antitesis rejim neoliberal Yudhoyono.

Untuk membantu pembaca menentukan pilihan, kami menyajikan vis a vis ringkasan program Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dalam soal politik energi nasional.

[twisterbaturajablog.blogspot.com]

Setidaknya terdapat empat isu penting terkait kebijakan energi nasional dalam program-program Jokowi dan Prabowo, yaitu 1) penyediaan energi nasional; 2) pengembangan sumber energi terbaharukan; 3) elektrifikasi; 3) pembangunan infrastruktur migas; 4) mekanisme pengurangan subsidi dan penyediaan energi murah bagi rakyat; 5) reformasi tata kelola migas.

 

Memperbaiki  Angka Produksi Minyak Bumi

Dalam rumusan program di bidang energi, yang merupakan penjabaran dari tekad Kemandirian Ekonomi, Jokowi-JK bicara tentang terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi melalui strategi jangka panjang dan jangka pendek. Strategi tersebut antara lain; 1) memperpanjang usia sumur minyak dan meningkatkan produksi sumur tua melalui penggunaan teknologi yang tepat dan efisien, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) . Karena teknologi ini merupakan investasi baru, akan dibuat peraturan dan kebijakan fiskal khusus untuk mendorong investasi di bidang ini. 2) Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta; 3) Sistem fiskal migas yang fleksibel yang dapat mengakomodasi perbedaan kesulitan geologi yang berbeda-beda sehingga meningkatkan gairah pengembangan sumur tua,  daerah baru, dan laut dalam; dan 4) memberikan kemudahan administrasi dalam izin investasi.

Program-program yang ditujukan pada peningkatan cadangan minyak nasional di atas menjawab problem perminyakan nasional yaitu timpangnya perbandingan antara candangan minyak yang telah dieksploitasi dan penemuan cadangan minyak baru. Ketimpangan inilah yang selama ini menyebabkan turunnya produksi minyak nasional. Program-program ini tidak dimiliki Prabowo-Hatta, sehingga di dalam konteks ini Jokowi-JK unggul.

Mengembangkan Sumber dan penggunaan Energi Murah dan Energi Terbaharukan

Baik Prabowo-Hatta, pun Jokowi-JK sama-sama menilai penting pengembangan energi murah dan terbaharukan.

Untuk energi terbarahukan (bioenergi) Prabowo-Hatta merencanakan pembukaan 2 juta lahan aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan tanaman sumber bioetanol lain. Penguasaannya diserahkan kepada BUMN dan kemitraan BUMN-Swasta. Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas produksi bioenergi. Prabowo-Hatta juga menjanjikan kebijakan mewajibkan peningkatan penggunaan biodiesel secara bertahap.

Jokowi-JK memberikan penekanan berbeda dalam mendorong pengembangan energi terbaharukan. Pendekatan mereka menekankan kebijakan yang menjadi insentif pengembangan energi terbaharukan, antara lain: 1) strategi jangka panjang mengubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian atau sesuai dengan resiko investasi dalam sektor ini; 2) strategi jangka pendek berupa kontribusi terhadap pengurangan subsidi energi perlu dimasukan ke dalam perhitungan keekonomian melalui penggunaan tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel dan biomasa; 3) membentuk badan usaha khusus seperti BULOG yang tugasnya memperkuat industri biofuel dan menjamin perdagangan biofuel yang efisien melalui pembentukan tata kelola biofuel yang efisien dan efektif.

Jokowi-JK juga bicara tentang peningkatan penggunaan energi murah gas bumi sebagai pengganti minyak bumi. Jokowi-JK berkomitmen mengubah sumber energi primer PLN dari BBM ke gas dan merencanakan insentif bagi investasi membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, seperti infrastruktur di bidang transportasi berbasis energi lokal dan murah, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Sementara  program Prabowo-Hatta yang menyinggung konversi penggunaan BBM ke gas hanya pada energi primer pembangkit listrik, dan pembangunan infrastruktur transmisi dan jaringan distribusi gas.

Pembangunan Infrastruktur Migas.

Jokowi-JK merencanakan pembangunan kilang minyak di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nasional, dan infrastruktur pendukung baik di hulu maupun hilir seperti kilang, storage, pipa transmisi, dan kapal tanker. Hal ini agar energi yang diproduksi di dalam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Yang menarik, pembangunan infrastruktur juga memperhatikan karakteristik lokal, yaitu infrastruktur di bidang transportasi berbasis energi lokal dan murah.

Prabowo-Hatta pun menjanjikan itu, meski terbatas pada mendirikan kilang minyak, infrastruktur transmisi dan jaringan distribusi.

Elektrifikasi Nasional

Baik Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sama-sama menargetkan ratio elektrifikasi hingga 100 persen pada akhir masa jabatannya, mengatasi kelangkaan listrik, dan membangun sistem produksi listrik murah. Hal ini ditempuh melalui konversi energi primer pembangkit PLN dari BBM ke gas, pembangunan pembangkit tenaga air/microhidro dan tenaga panas bumi.

Strategi Mengurangi “Subsidi” Energi

Konsumsi BBM di dalam negeri yang terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan produksi minyak nasional disadari sangat menekan APBN. Untuk mengatasi ini, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memiliki pendekatan berbeda meski sama-sama akan menaikan harga BBM seturut kenaikan harga pasar.

Prabowo-Hatta akan mengurangi subsidi BBM kepada orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Tidak dijelaskan bagaimana konkritnya sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan itu. Sementara mekanisme pajak dan cukai yang dimaksud mungkin terkait pembebanan pajak dan cukai tinggi kepada barang mewah, terutama mobil mewah atau pajak progresif pada kepemilikan mobil lebih dari satu.

Jokowi-JK memetakan konsumsi BBM yang lebih banyak digunakan sektor transportasi. Untuk itu, biaya energi sektor transportasi dibuat lebih murah melalui konversi penggunaan BBM ke gas dengan terlebih dahulu membangun infrastruktur gas bagi kepentingan transportasi di seluruh pelosok tanah air. Dengan cara ini, kenaikan harga BBM tidak memiliki dampak berarti pada sektor transportasi, kenaikan biaya produksi, dan harga barang. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM akan dialokasikan pada pengembangann energi terbaharukan. Dengan demikian kebijakan ini dalam jangka panjang berujung pada ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Perubahan UU Migas untuk Mereformasi Tata Kelola Migas Nasional.

Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sama-sama menjanjikan perubahan UU Migas yang dinilai bersemangat neoliberal dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional. Jokowi-Jk menjanjikan UU migas berjargon UU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun kapasitas nasional dan akan memberikan kepastian hukum secara permanen berlandaskan prinsip Trisakti. Senafas itu, Prabowo-Hatta menjanjikan revisi UU migas yang sesuai semangat pasal 33 UUD 1945.

Nah, proposal kebijakan energi nasional manakah yang lebih baik menurut Anda? Tunggu laga keduanya di bidang kebijakan pangan, moneter, fiskal, dll pada artikel mendatang.

* Penulis adalah Ketua Sanggar Ekonomi Gotong Royong [Segoro] NTT